- Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
Negara wajib untuk menciptakan kondisi masyarakat agar mampu berprestasi serta bertanggung jawab terhadap kemajuan dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keterbukaan dan jaminan keadilan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keterbukaan( transparan) bertolak dari kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik sebagai warga negara ataupun sebagai pejabat Negara.
Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Berbagai aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama dapat menjadikan bangsa ini mudah mencapai suatu keadilan. Jika masyarakat suatu bangsa telah ikut berperan dan munyumbangkan aspirasi dan pendapatnya, persatuan akan lebih mudah terwujud. Hal itu dikarenakan mereka merasa mempunyai cita-cita, tujuan, dan peranan yang sama ketebukaan yang mensyaratkan kesediaan semua pihak untuk menerima kenyataan merupakan pluralitas. Selain itu, di dalamnya juga muncul perbedaan pendapat.
Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikutinya memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubungan dengan itu, semua kebijaksanaan publik dan dan peraturannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat tehadap sejumlah kebijaksanaan dan peraturan yang ada secara empirik lebih banyak dikarenakan oleh kurangnya keterlibatan publik dalam tahap kebijaksanaan. Jika hal itu dibiarkan begitu saja maka makin besar keinginan rakyat untuk selalu mengadakan pembaharuan, tetapi rakyat tidak tau arahnya sehingga mereka akan mudah kehilangan kendali dan emosianal. Rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu dipupuk dan diperhatikan akan menghasilkan suatu kebijakan publik dan peratruran umum yang mengatur masyarakat dengan baik.
Kemudian bahwa nilai-nilai persatuan yang dirintis oleh pemuda dan para pahlawan pejuang bangsa yang terkandung dalam sumpah pemuda, kurang dikaji dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh bangsa dan oleh setiap warga Negara. Nilai-nilai persatuan yang telah dirintis oleh pemuda dan pejuang bangsa semakin memudar. Sebagai akibatnya yang lebih jauh, timbul berbagai benih pemecahan dan sikap serta tindakan yang mengarah keinginan beberapa daerah Negara kesatuan Indonesia untuk melepaskan diri dari NKRI.
Keberhasilan hati dan kejernihan pikiran dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari hari, terutama pemimpin bangsa ini, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat madani.
Misalnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak kesejahteraan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan didirikannya Negara kesatuan Republik Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Menghapuskan keadilan sosial akan melahirkan ketimpangan.
Kurang transparannya pelaksanaan hak dan kewajiban para pemimpin masyarakat, bangsa, dan Negara adalah penyebab utama hancurnya Negara.
2. Sikap Yang Dilakukan Untuk Mencapai Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
Masyarakat adalah salah satu komponen yang dapat menunjang terciptanya kondisi atau iklim yang kondusif dalam rangka penegakan hukum. Tampaknya hal itu memang harus digiring dan tentunya diperhatikan contoh oleh pemimpin. Pemimpin memang harus memberi contoh dari suri tauladan yang baik, karena Negara kita ini tidak memerlukan pemimpin yang hanya bisa berteriak dan memerintah tanpa pernah sekalipun mau diperintah. Hubungan pemerintah dan rakyat harus benar-benar sasling terkait dan menyatu hendaknya jangan sampai terjadi penegakan hukum.
Di satu sisi, masyarakat menginginkan terlaksananya penegakan hukum (supremacy of law) bukan sebaliknya. Sering tejadi antara keduanya terjadi tarik menarik yang samgat kuat sekali. Artinya,dimensi hukum di politik saling pengaruh mempengaruhi dan tidak dapat dihindari. Untuk membenahi situasi yang cenderung tidak sehat itu.maka diperlukan sosok para pemimpin yang bertanggungjawab.Memang sangatlah sulit mencari sosok yang demikian itu. Jika kita serius melakukan penyeleksian maka hasil yang baik itu akan diperoleh. Salah atu cara yang efektif adalah membenahi dan memperbaiki sistem yang sudah ada, tetapi yang dalam proses rekrutmen calon pemimpinnya.Diantara sistem juri yang sudah banyak diterapkan adalah uji kelayakan (fit and proper test) memperhatikan pendidikan formal.
Untuk memperbaiki sistem hukum dan peradilan, masih diperlukan waktu dan perjuangan extra, karena kondisi saat ini masih memprihatinkan, dimana pengadilan sebagai tempat untuk menemukan keadilan belum mencapai tujuannya, yaitu memberi rasa keadilan kepada rakyat. Untuk memangku amanah teguhnya supremasi hukum yang didambakan diperlukan pemimpin yang mampu serta mengerti seluk beluk dunia hukum dan pengadilan. Untuk itu ,wakil rakyat mengingatkan semua kandidat ketua mahkamah agung harus lulus fit and proper test agar dikemudian hari tidak muncul istilah” membeli kucing dalam karung.” Selain itu, kandidat haruslah seseorang yang intelektual, bisa bermasyarakat dan berakhlak yang baik.
Selain keterbukaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah menciptakan keadilan. Persatuan bangsa dan keutuhan negara hanya akan terwujud jika tedapat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan merupakan unsur yang sangat esential dalam kehidupan manusia. Semua orang berharap mendapatkan jaminan dan rasa keadilan.
Dalam kehidupan sekarang, musuh terbesar bangsa adalah ketidakadilan. Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, kesenjangan, pertentangan dan disintegerasi bangsa. Jika kita amati lebih jauh keadaan negara kita ini, pertentangan antar suku bangsa dalam perpecahan wilayah bersumber dari ketidakadilan. Karena diperlakukan tidak adil, antara anak bangsa dapat bertikai dan antar golongan saling berseteru. Dengan demikian, keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan negara.
3.Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan
Ketebukaan atau sikap terbuka merupakan pertanda adanya hidayah dari Tuhan bahwa manusia itu harus senantiasa bersedia mendengarkan dan menerima pendapat ornaglain dan kemudian memeriksa, menganalisis pendapat orang lain itu, mana yang baik sudah selayaknya dapat kita ambil dan diikuti, dan tidak baik atau tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat kita tinggalkan. Tentunya kita berpedoman pada ajaran dasar / pokok manusia sebagai makhluk Tuhan. Orang yang beriman harus mempunyai wawasan yang mendalam sesuai dengan hati nurani manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan.Pemimpin masyarakat harus mau dan mampu untuk menerima dan melaksanakan pendapat orang lain yang baik dan bermanfaat. Kita menyadari bahwa manusia banyak kelemahan dan kekurangan., apalagi sebagai pemimpin yang baik yang diharapkan oleh orang banyak dalam masyarakat.
Sikap dan sifat ketertutupan adalah pertanda kelemahan dan kesesatan yang menganggap diri sempurna serta tidak dapat menerima pendapat orang lain , betapapun benar dan berbahaya pendapat itu, hal itu merupakan satu cara untuk mrnutupi kelemahan yang terdapat dalam diri kita sendiri.
Jika sifat dan sikap keterbukaan ini kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara, maka kita tidak perlu khawatir untuk menyampaikan kebenaran karena adanya jaminan hukum bahwa yang benar itu adalah benar walaupun pahit untuk diterima pemimpin / pemuka masyarakat harus mau dan mampu untuk memberikan contoh tauladan walaupun yang berbuat tidak baik dan tidak benar itu adalah diri sendiri atau anggota keluarga sendiri.
Hal ini mencerminkan adanya jaminan hukum dan jaminan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Apabila hal ini dapat kita tumbuhkembangkan, terhadap tumbuhnya masyarakat yang madani. Jadi, jelas bagi kita, apabila kita mampu menyadari bahwa makhluk ciptaan Tuhan maka masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kita bersedia untuk memberi dan menerima pikiran dan perasaan serta pendapat orang lain.Hal ini hendaknya tampil dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Tentunya tidak lepas dari adanya jaminan hukum dan keadilan. Terutama dari aparat penegak hukum itu sendiri., bukan jaminan hukum dan keadilan orang/golongan kelompok tertentu saja. Kita semua sebagai makhluk ciptaannya dapat dan mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan hukum dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga Negara kesatuan Republik Indonesia.
KONDISI domestik maupun global yang sedang mengalami perubahan besar dan mendasar, menuntut setiap negara di dunia merumuskan kembali arah politik luar negerinya. Apalagi perubahan itu berlangsung begitu cepat, bahkan jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun.
Kiranya menarik apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda, perubahan itu merupakan tantangan tetapi sekaligus peluang. Bangsa Indonesia bisa menarik manfaat, sekaligus menghindari kerugian, jika mampu menggunakan peluang perubahan yang dihadapi.
Pernyataan Menlu terasa semakin penting karena dikeluarkan pada momentum peringatan 57 tahun berdirinya Departemen Luar Negeri (Deplu) hari Senin 19 Agustus, kemarin. Peran Deplu dan diplomasi Indonesia disoroti dalam perspektif perubahan kosmologi global dan domestik.
PROSES perubahan mendasar di tingkat global maupun domestik menuntut perubahan pemahaman dan perilaku. Dalam perubahan besar itu muncul pemahaman baru dunia tentang Indonesia, dan sebaliknya pemahaman baru Indonesia tentang dunia.
Perubahan mendasar dunia terjadi akibat proses globalisasi dan transparansi. Proses globalisasi yang didorong oleh revolusi informasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin kecil dan perbatasan antara negara pun menjadi maya.
Kondisi setiap negara dengan mudah disoroti masyarakat internasional. Dalam arus transparansi global, berbagai peristiwa yang baik atau buruk dengan mudah diketahui dunia luar. Kejadian di satu tempat dengan cepat diketahui di benua yang jauh akibat telekomunikasi.
Sebagai konsekuensinya, upaya menyembunyikan sesuatu semakin sulit dilakukan. Sebaliknya pula, ruang melakukan rekayasa tentang citra semakin sempit. Kenyataan domestik sebuah negara dengan mudah diketahui dunia luar.
TANTANGAN bagi Indonesia, bagaimana menghadapi perubahan di tingkat global dan domestik yang begitu cepat. Menlu Hassan Wirajuda mengingatkan, gejala perubahan yang dipicu oleh revolusi informasi dan proses globalisasi bukan hanya menghadirkan banyak manfaat dan peluang, tetapi juga mengandung potensi bencana.
Masih menjadi pertanyaan besar, apakah bangsa Indonesia menyadari dan memahami perubahan yang sedang berlangsung di tingkat global maupun domestik. Ada yang berpendapat, jangankan rakyat biasa, para elite pun belum tentu mencermati perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dengan segala implikasinya.
Perlu disadari, proses globalisasi membuat persoalan internasional dan domestik semakin sulit dipisahkan. Atas dasar itu, Menlu menyatakan pentingnya pendekatan integratif yang mempersempit jarak antara kebijaksanaan domestik dan kebijaksanaan luar negeri.
Pendekatan integratif juga harus dilakukan antara kebijaksanaan sektoral di bidang sosial, politik, pertahanan, keamanan, serta budaya pada tingkat internasional dan domestik.
SPEKTRUM persoalan yang begitu luas dan rumit perlu ditangani dan dipecahkan bersama-sama. Semua komponen bangsa harus bersatu melakukan upaya terpadu, yang disebut Menlu sebagai diplomasi total. Pejabat pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menyelesaikan tantangan bangsa.
Untuk itu, tidak hanya dibutuhkan profesionalitas, tetapi juga visi yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi bangsa di tengah gelombang perubahan. Seluruh komponen masyarakat perlu menyadari tuntutan dan prinsip yang dikembangkan pada era globalisasi saat ini.
Dalam era globalisasi, citra kehebatan suatu bangsa, misalnya, bukan pertama-tama terletak pada kekuatan militer, keluasan wilayah, dan besaran penduduk, tetapi lebih pada tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
Negara-negara yang kecil dalam ukuran wilayah dan penduduk, sering meraih citra tinggi dan nama besar karena unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya. Sebaliknya, negara yang gagal memajukan kehidupan rakyatnya dilecehkan dan cenderung dikecilkan di panggung dunia.
UPAYA memperbaiki citra bangsa di panggung dunia melalui politik dan diplomasi internasional akan sia-sia jika berbagai persoalan dalam negeri tidak dibenahi. Apalagi politik atau diplomasi luar negeri merupakan kelanjutan politik dalam negeri. Kinerja politik luar negeri sangat tergantung pada kondisi domestik. Keadaan dalam negeri akan terefleksi pada diplomasi di panggung dunia.
Sebaliknya pula, hasil politik dan diplomasi di panggung dunia harus memberi manfaat pada kepentingan dalam negeri, lebih-lebih di era pragmatisme sekarang ini. Mungkin karena itu sering terdengar pertanyaan, apa saja yang dilakukan para diplomat dan staf kedutaan Indonesia di seluruh dunia?
Tentu saja banyak yang dikerjakan, tetapi karena kerahasiaan, tidak disiarkan ke masyarakat luas. Hanya saja tidak jarang terdengar, para diplomat sering mengeluh karena informasi berharga yang dikumpulkan jarang ditindaklanjuti.
Sekadar contoh, informasi perdagangan dan potensi pasar sebuah negara, misalnya, tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan perdagangan Indonesia. Kerja para diplomat pun sering menjadi mubazir. Kenyataan ini merupakan refleksi dari kelemahan bangsa secara keseluruhan. Lantas siapa yang salah dan dipersalahkan?
AN IRISH trading company and three of its officers have been charged with buying helicopter engines and other aircraft parts from American suppliers and illegally exporting them to Iran.
According to a 25-count indictment made public in Washington yesterday, Sligo-based Mac Aviation shipped some of the parts to an Iranian military firm the US government believes to be “owned or controlled by entities involved in Iran’s nuclear and ballistic missile programme”.
The indictment names Mac Aviation’s owner Tom McGuinn (72); his son Sean (40), the company’s sales/procurement director and Sean Byrne, its commercial manager. Each of the three is charged with two counts of conspiracy, 19 counts of violating US laws restricting exports to Iran, four counts of false statements, and forfeiture allegations. If convicted, they face a maximum sentence of 10-20 years in prison for each of the export counts, 5-20 years in prison for each of the conspiracy counts, and five years in prison for each of the false statement counts.
A spokesman for the US justice department said US authorities would work with their Irish law enforcement counterparts to have the three men arrested and extradited to face trial.
Prosecutors allege that, between August 2005 and July 2008, Mac Aviation, which is based in Drumcliffe, Co Sligo, sought orders in Iran for US-made aircraft engines and parts and then requested the components from US-based companies, including Rolls Royce in Indiana. The indictment says the Irish company purchased 17 helicopter engines from Rolls Royce for $4.27 million on behalf of an Iranian company.
The charges claim the Irish company concealed the ultimate purchaser’s identity from Rolls Royce and had the parts shipped to third countries, including Malaysia and the United Arab Emirates, before sending them on to Iran.
“At no time did the defendants, Mac Aviation, Tom McGuinn, Sean Byrne, or Sean McGuinn, apply for, receive, or possess a license or authorisation from the Office of Foreign Assets Control to export goods, technology, or services, of any description, to Iran,” the indictment says.
The indictment quotes extensively from e-mails allegedly sent by Mac Aviation to customers in Iran requesting payment and stressing the risk to the Irish company if US authorities discovered the components’ true destination.
Yesterday’s indictment follows the arrest in San Francisco last week of Iranian businessman Hossein Ali Khoshnevisrad, who was charged with illegally shipping US-made helicopter engines and aerial cameras to Iran.
wuih……….:)
SCTV 3757 SYMBOL RATE 4470 H
TV ONE 4055 SYMBOL RATE 5632 H
RCTI 3774 SYMBOL TARE 6520 H
METRO 4082 STMBOL RATE 28125 H
GLOBAL TV 4082 SYMBOL RATE 28125 H
SPECETOON 4082 SYMBOL RATE 28125 H
TPI 4185 SYMBOL RATE 6700 V
INDOSIAR 4075 SYMBOL RATE 6500 V
ANTV 4055 SYMBOL RATE 6510 V
BALI TV 3926 SYMBOL RATE 4208 H
TELKOM 1
TRANS TV 4085 SYMBOL RATE 6000 H
TRANS 7 3990 SYMBOL RATE 6000 H
TV SBY 4097 SYMBOL RATE 3125 H
METRO PAPUA 4092 SYMBOL RATE 3574 H
JAYA PURA TV 3799 SYMBOL RATE 3910 H
TVTL 3774 SYMBOL RATE 4285 H
TV E 3785 SYMBOL RATE 4000 H
TV E 3809 SYMBOL RATE 4000 H
TV UM 4005 SYMBOL RATE 3000 H
ACEH 4015 SYMBOL RATE 6000 H
fa_hrie Blogging 